Kembali ke halaman utama
Dasar Hukum
- 1. Peraturan Walikota Tanjungbalai No 44 Tahun 2016
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- 3. Perpres RI Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia
- 4. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- 5. Perpres Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping
- 6. Perpres RI Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
- 7. Perpres RI Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
- 8. Perpres Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- 9. Permenkeu Nomor 114/PMK.02/2016 Tentang Perubahan atas Permenkeu Nomor 127/PMK.02/2015 Tentang Klasifikasi Anggaran
- 10. Permenkeu Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
- 11. Permendag Nomor 75 Tahun 2018 Tentang Angka Pengenal Importir
- 12. Permendag Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
- 13. Permendag Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan
- 14. Permentan Nomor 29/Permentan/PP.210/7/2018 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
- 15. Permenkes Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
- 16. Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
- 17. Permen LHK RI Nomor: P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Norma, Standar, Prosedure, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 18. Permen LHK RI Nomor: P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Kriteria Perubahan Usaha Dan / Atau Kegiatan Dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan
- 19. Permen LHK RI Nomor: P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Usaha dan / Atau Kegiatan Yang Berlokasi Di Daerah Kabupaten/Kota Yang Telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang
- 20. Permen Kominfo Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi Dan Informatika
- 21. Permen LHK RI Nomor: P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Eletronik
- 22. Permen LHK RI Nomor: P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 : Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha Dan/atau Kegiatan Yang Wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan
- 23. Permen PUPR Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- 24. Permen Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata
- 25. Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal
- 26. Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksaan Penanaman Modal
- 27. Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rincian Bidang Usaha Dan Jenis Produksi Industri Pionir Yang Dapat Diberikan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Serta Pedoman Dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan
- 28. Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2019 Lampiran Tentang Rincian Bidang Usaha Dan Jenis Produksi Industri Pionir Yang Dapat Diberikan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Serta Pedoman Dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak
- 29. Perka BPS Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perka BPKS Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
- 30. Perban BPOM Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan
- 31. Perban BPOM Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan
- 32. Surat Edaran Kemenaker RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Proses Peralihan Pelayanan Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- 33. Permenkeu Republik Indonesia Nomor 150/PMK.010/2018 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
- 34. P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 Tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Terintegrasi Dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- 35. Peraturan Bapetten No 5 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir Secara Elektronik
- 36. Peraturan Bapetten No 6 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Ketenaganukliran
- 37. Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No 4 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- 38. Lampiran Permen ATR-BPN No 14 Tahun 2018 Tentang Izin Lokasi
- 39. Permen ATR-BPN No 15 Tahun 2018 Tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan
- 40. Permen ATR-BPN No 14 Tahun 2018 Tentang Izin Lokasi
- 41. Permen Kelautan Dan Perikanan No 67 Tahun 2018 Tentang Usaha Pengolahan Ikan
- 42. Permen Ketenagakerjaan No 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- 43. Permenkeu No 71 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Kepabeanan, Cukai Dan Perpajakan
- 44. Permen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No 2 Tahun 2019 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro Dan Kecil
- 45. Permen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi
- 46. Permen Kelautan dan Perikanan No 61 Tahun 2018 Tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi Dan/Atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Appendiks Covention On International Trade In Endagered Species Of Wild Fauna And Flora
- 47. Permenkumham No 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata
- 48. Permen LHK No 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi
- 49. Permen Risetdikti No 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- 50. Permen Risetdikti No 52 Tahun 2018 Tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, Dan Kerja Sama Joint Program Pada Perguruan Tinggi Swasta
- 51. Permentan No 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
- 52. Permen Energi dan Sumber Daya Mineral No 39 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan
- 53. Permentan No 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
- 54. Permen Ketenagakerjaan No 51 Tahun 2018 Tentang Proses Peralihan Pelayanan Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- 55. Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung
- SK Pengaduan DPM-PPTSP Kota Tanjungbalai
